ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARSADAAN CLAN MARGA NASUTION

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

1)   Pendiri Parsadaan adalah Anggota / bermarga Nasution turunan sedarah dari Ompu Parsadaan Raja Sibaroar Nasakti Gelar Sutan Diaru Nasution, yang namanya tercatat dalam Akta Notaris Pendirian Parsadaan Clan Marga Nasution.

2)   Anggota Kehormatan adalah orang yang tidak bermarga Nasution, yang secara ikhlas mendorong dan membantu perkembangan Parsadaan, yang diangkat oleh DPPK berdasarkan jasa-jasanya yang diberikan kepada Parsadaan,atau mereka yang telah dinobatkan/diberikan anugrah atau penabalan nama Gelar Kehormatan bermarga Nasution.

Pasal 2

Anggota Biasa adalah yang pada hakikatnya setiap orang bermarga Nasution yang terikat / memiliki benang merah yang tak terpisahkan dari darah keturunan Ompu Parsadaan Raja Sibaroar Nasakti Gelar Sutan Diaru Nasution, yang mendaftarkan diri sebagai anggota Parsadaan Clan Marga Nasution, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1)      Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2)      Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Parsadaan.

3)      Menerima dan menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Haluan Perjuangan Parsadaan, melaksanakan Kode Etik Parsadaan, Program Kerja Parsadaan dan Peraturan Parsadaan.

4)      Menyatakan diri untuk menjadi Anggota Parsadaan melalui proses Pendaftaran Anggota.

Pasal 3

1)   Permohonan dan pendaftaran sebagai Anggota Parsadaan, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan langsung kepada Dewan Pimpinan Parsadaan setempat.

2)      Jenis, proses dan mekanisme pendaftaran serta pengangkatan Anggota Parsadaan diatur dalam Peraturan Parsadaan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 4

Setiap Anggota berkewajiban :

1)      Mematuhi dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta mewujudkan / melaksanakan Visi, Misi, dan Landasan Perjuangan Parsadaan.

2)      Menaati ketetapan dan keputusan Musyawarah Kerapatan Adat.

3)      Melaksanakan dan menaati Peraturan Parsadaan dan Keputusan Parsadaan.

4)      Menaati dan mengaktualisasikan Kode Etik Parsadaan.

5)      Membantu Pimpinan dan melaksanakan tugas perjuangan dan program parsadaan.

6)      Mencegah setiap upaya dan tindakan yang merugikan kepentingan Parsadaan.

7)      Menghadiri musyawarah, pertemuan dan rapat-rapat Parsadaan.

8)      Membayar iuran anggota.

Pasal 5

HAK ANGGOTA

Setiap anggota berhak memperoleh :

1)      Perlakuan yang sama dan adil serta nondiskriminatif  dari Parsadaan.

2)      Hak bicara bagi Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan.

3)      Hak memilih, hak dipilih dan hak suara bagi Anggota Biasa sesuai dengan ketentuan dan tatanan hukum adat istiadat.

4)      Hak membela diri apabila dikenai sanksi Parsadaan.

5)      Hak perlindungan, keadilan, pembelaan, pendidikan kader, pelatihan dan bimbingan dari Parsadaan.

6)      Hak memberi nasehat bagi Anggota Kehormatan.

BAB III

DISIPLIN PARSADAAN DAN SANKSI ORGANISASI

Pasal 6

Disiplin Parsadaan adalah segala Peraturan Parsadaan termasuk Kode Etik Parsadaan yang harus dipatuhi dan ditaati serta diaktualisasikan oleh seluruh Anggota Parsadaan.

Pasal 7

1)  Anggota Parsadaan yang tidak disiplin dan melanggar Peraturan Parsadaan dapat dikenakan sanksi organisasi berupa :

a.       Teguran Lisan

b.      Teguran Tertulis

c.       Peringatan Keras

d.      Pemecatan

2)      Kepada Anggota Parsadaan yang dikenakan sanksi, diberi hak untuk membela diri.

BAB IV

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 8

1)      Keanggotaan Parsadaan dapat berakhir, karena :

a.       Permintaan sendiri

b.      Meninggal dunia

c.       Diberhentikan / dipecat karena pelanggaran disiplin dan peraturan Parsadaan

2)   Pemberhentian / pemecatan dari keanggotaan parsadaan hanya dapat dilakukan oleh DPPK atas usul DPN, DPRB dan DPB atau atas pertimbangan DPPK.

3)      Anggota yang diusulkan dicabut keanggotaannya dapat mengajukan pembelaan diri ke DPPK.

4)      Tata cara pencabutan dan pembelaan diri keanggotaan diatur dalam Peraturan Parsadaan.

BAB V

K  A  D  E  R

Pasal 9

1)      Kader Parsadaan adalah tenaga inti penggerak organisasi disetiap tingkatan Parsadaan yang telah diteliti dan disaring berdasarkan kriteria :

a.    Memahami secara luas tentang ketentuan dan tatanan hukum adat-istiadat, kesejarahan dan silsilah Marga Nasution turunan Ompu Parsadaan, Raja Sibaroar Nasakti Gelar Sutan Diaru Nasution, serta sosio cultur / budaya Mandailing Natal.

b.      Mempunyai prestasi dan dedikasi yang baik.

c.       Loyal dan taat kepada keputusan dan peraturan parsadaan.

d.      Memiliki kepemimpinan dan kemandirian.

e.       Memiliki kemampuan pengembangan diri.

f.       Telah melalui proses pendidikan dan pelatihan kader parsadaan.

2)      Ketentuan tentang jenjang Kader Parsadaan diatur dalam Peraturan Parsadaan.

BAB VI

SUSUNAN, WEWENANG DAN SYARAT-SYARAT PIMPINAN PARSADAAN

Pasal 10

DEWAN HAYUARA PARSILAUNGAN (setara Pelindung)

Susunan Dewan Hayuara Parsilaungan terdiri dari :

a)      Ketua

b)      Wakil Ketua

c)      Sekretaris

d)     Anggota-anggota

Pasal 11

DEWAN BATARA GURU (Setara Pembina)

Susunan Dewan Batara Guru terdiri dari :

a)      Ketua

b)      Wakil Ketua

c)      Sekretaris

d)     Anggota-anggota

Pasal 12

DEWAN NAMORA NATORAS (setara Pemangku Adat)

Susunan Dewan Namora Natoras terdiri dari :

a)      Ketua

b)      Wakil Ketua (dua orang)

c)      Sekretaris

d)     Wakil Sekretaris

e)      Anggota-anggota

Pasal 13

DEWAN PIMPINAN PUSAT KESUKUAN (DPPK)

1)      Susunan Dewan Pimpinan Pusat Kesukuan, terdiri atas :

a.       Ketua Umum

b.      Beberapa Ketua Departemen

c.       Sekretaris Jenderal

d.      Beberapa Wakil Sekretaris Jenderal

e.       Bendahara Umum

f.       Beberapa Wakil Bendahara Umum

g.      Beberapa Bidang

2)      DPPK dibagi menjadi Pengurus Pleno dan Pengurus Harian

3)      Pengurus Pleno DPPK adalah pengurus lengkap, yang terdiri atas Pengurus Harian, Departemen dan Bidang.

4)      Pengurus Harian DPPK terdiri atas :

a.       Ketua Umum

b.      Wakil Ketua Departemen

c.       Sekretaris Jenderal

d.      Wakil Sekretaris Jenderal

e.       Bendahara Umum

f.       Wakil Bendahara Umum

5) Dalam hal-hal tertentu yang bersifat strategi dan penting DPPK berwenang mengambil kebijakan Parsadaan.

6)      Priodeisasi Dewan Pimpinan Pusat Kesukuan adalah selama 5 tahun.

7)   Khusus jabatan Ketua Umum dibatasi hanya dua priode saja, apabila masih terpilih lagi untuk priode kedua.

Pasal 14

DEWAN PIMPINAN NAGORI (DPN) & DEWAN PIMPINAN

RAYON BONA BULU (DPRB)

1)      Susunan DPN & DPRB terdiri atas :

a.       Ketua

b.      Beberapa Wakil Ketua

c.       Sekretaris

d.      Beberapa Wakil Sekretaris

e.       Bendahara

f.       Beberapa Wakil Bendahara

g.      Beberapa Biro

2)      DPN/DPRB dibagi menjadi Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.

3)      Pengurus Pleno DPN/DPRB adalah pengurus lengkap, yang terdiri atas Pengurus Harian dan Biro

4)      Pengurus Harian DPN/DPRB terdiri atas :

a.       Ketua

b.      Wakil-Wakil Ketua

c.       Sekretaris

d.      Wakil-Wakil Sekretaris

e.       Bendahara

f.       Wakil-Wakil Bendahara

5)      Priodeisasi DPN atau DPRB adalah selama 4 tahun.

6)      Khusus jabatan Ketua dibatasi hanya dua priode saja, apabila masih terpilih lagi untuk priode kedua.

Pasal 15

DEWAN PIMPINAN BONA BULU (DPB)

1)      Susunan Dewan Pimpinan Bona Bulu, terdiri atas :

a.       Ketua

b.      Beberapa Wakil Ketua

c.       Sekretaris

d.      Wakil Sekretaris (1 orang)

e.       Bendahara

f.       Wakil Bendahara (1 orang)

g.      Beberapa Seksi

2)      DPB dibagi menjadi Pengurus Pleno dan Pengurus Harian

3)      Pengurus Pleno DPB adalah pengurus lengkap, yang terdiri dari atas Pengurus Harian dan Seksi.

4)      Pengurus Harian DPB terdiri atas :

a.       Ketua

b.      Wakil-Wakil Ketua

c.       Sekretaris

d.      Wakil Sekretaris

e.       Bendahara

f.       Wakil Bendahara

5)      Priodeisasi DPB adalah selama 3 tahun.

6)      Khusus jabatan Ketua dibatasi hanya dua priode saja, apabila masih terpilih lagi untuk periode kedua.

Pasal 16

KOORDINASI INTERNAL PARSADAAN

Dalam melaksanakan kebijakan Parsadaan, secara operasional Departemen dan Bidang ditingkat DPPK dapat berhubungan dengan Biro dan Seksi ditingkat DPN, DPRB dan DPB secara berjenjang dan timbal balik, yang akan diatur dalam Peraturan Parsadaan.

Pasal 17

SYARAT-SYARAT PIMPINAN PARSADAAN

1)      Dewan Hayuara Parsilaungan (setara Pelindung), adalah Keluarga Besar Marga Nasution turunan Ompu Parsadaan Raja Sibaroar Nasakti Gelar Sutan Diaru Nasution atau mereka yang telah dinobatkan/diberikan Gelar Kehormatan bermarga Nasution, yang memiliki kapasitas sebagai tokoh yang berprestasi dibidangnya, biasanya berdomisili ditingkat nasional dan provinsi.

2)      Dewan Batara Guru (setara Pembina), adalah Keluarga Besar Marga Nasution turunan Ompu Parsadaan Raja Sibaroar Nasakti Gelar Sutan Diaru Nasution, yang memiliki kapasitas sebagai Pemangku Adat, Sesepuh Keluarga Besar Marga Nasution atau Tokoh Adat berprestasi lainnya yang memiliki pemahaman ketentuan dan tatanan hukum adat-istiadat dan sosio cultur / budaya Mandailing Natal.

3)   Dewan Namora Natoras (DNN), adalah Keluarga Besar Marga Nasution Turunan Ompu Parsadaan Raja Sibaroar Nasakti Gelar Sutan Diaru Nasution, yang memiliki kapasitas sebagai Raja Panusunan / Pemangku Adat, Namora, Natoras, Anggi Ni Raja, Imbang Raja, Suhu Ni Raja, Lelo Raja, Gading Ni Raja, Sibaso Ni Raja, Raja Ihutan, Raja Pamusuk, Raja Sioban Ripe atau Tokoh Adat lainnya yang berdomisili di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

4)      Syarat-syarat Pimpinan DPPK, DPN, DPRB dan DPB adalah :

a.       Keluarga Besar Marga Nasution turunan Ompu Parsadaan Raja Sibaroar Nasakti Gelar Sutan Diaru Nasution.

b.      Memahami dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Parsadaan Clan Marga Nasution.

c.  Memahami ketentuan dan tatanan silsilah, kesejarahan, hukum adat-istiadat, sosio cultur/budaya Mandailing Natal.

d.      Memahami tatanan, ketentuan dan filosofi Dalihan Natolu dan Poda Nalima.

e.    Mampu bekerjasama secara kolektif dan sinergis serta mampu meningkatkan dan mengembangkan peran Parsadaan sebagai kekuatan Organisasi Kemasyarakatan Adat secara efektif dan demokratis.

f.       Mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat adat.

g.      Mempunyai kemampuan mandiri

h.      Bersedia aktif berjuang dalam jajaran Keluarga Besar Marga Nasution.

i.        Dapat meluangkan waktu dan sanggup bekerja aktif di dalam Parsadaan.

j.        Berpendidikan yang cukup serta punya keteladanan yang jujur dan moralitas yang tinggi.

BAB VII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU KEPENGURUSAN

Pasal 18

1)      Pergantian Antar Waktu Kepengurusan Parsadaan pada semua tingkatan, karena :

a.       Permintaan sendiri

b.      Meninggal dunia

c.       Diberhentikan karena pelanggaran disiplin atau peraturan parsadaan

2)      Kewenangan Pemberhentian Personalia Kepengurusan, diatur sebagai berikut :

a.    Untuk DPPK dilakukan dalam Rapat Pleno dan bila keadaan mendesak oleh Pengurus Harian, dengan mempertimbangkan saran-saran Dewan Namora Natoras dan atau Dewan Batara Guru.

b.  Untuk DPN dan DPRB dilakukan oleh DPPK berdasarkan usul DPN dan atau DPRB, dengan mempertimbangkan saran-saran Dewan Namora Natoras yang bersangkutan.

c.     Untuk DPB dilakukan oleh DPN dan atau DPRB berdasarkan usul DPB dengan mempertimbangkan saran-saran Dewan Namora Natorsa yang bersangkutan.

Pasal 19

1)      Pengisian Lowongan Antar Waktu Kepengurusan Personalia DPPK dilakukan dalam Rapat Pleno.

2)      Calon-calon diajukan oleh Pengurus Harian.

3)      Sebelum diadakan Rapat Pleno, Pengurus Harian dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menunjuk seorang pelaksana pejabat sementara.

Pasal 20

Jabatan Pengganti Antar Waktu berakhir pada masa priode kepengurusan berakhir.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 21

Tata cara hubungan kerjasama Parsadaan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi / fungsional ataupun lembaga lainnya, diatur dalam Peraturan Parsadaan.

BAB IX

PESERTA MUSYAWARAH KERAPATAN ADAT, MUSYAWARAH, DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 22

MUBES KERAPATAN ADAT DAN MUSLUB KERAPATAN ADAT.

1)      MUBES KERAPATAN ADAT dihadiri oleh :

a.       Unsur Dewan Hayuara Parsilaungan

b.      Unsur Dewan Batara Guru

c.       Unsur Dewan Namora Natoras

d.      Unsur Dewan Pimpinan Pusat Kesukuan

e.       Unsur Dewan Pimpinan Nagori

f.       Unsur Dewan Pimpinan Rayon Bona Bulu

g.      Unsur Dewan Pimpinan Bona Bulu

h.      Unsur Organisasi Otonom dan Non Otonom

i.        Unsur Keluarga Besar Parsadaan Clan Marga Nasution

2)      Rincian peserta Mubes Kerapatan Adat diatur dalam Peraturan Parsadaan.

3)      Peserta Muslub Kerapatan Adat adalah sama sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) pasal ini.

4)      Pimpinan Mubes Kerapatan Adat dipilih oleh dan dari peserta.

5)      Sebelum Pimpinan Mubes Kerapatan Adat terpilih, DPPK bertindak sebagai Pimpinan Sementara.

Pasal 23

MUSYAWARAH DEWAN PIMPINAN PUSAT KESUKUAN

1)   Musyawarah Dewan Pimpinan Pusat Kesukuan dihadiri oleh :

      a.   Unsur Dewan Hayuara Parsilaungan

      b.   Unsur Dewan Batara Guru

      c.   Unsur Dewan Namora Natoras

      d.   Unsur Dewan Pimpinan Pusat Kesukuan

      e.   Unsur Dewan Pimpinan Nagori

      f.    Unsur Dewan Pimpinan Rayon Bona Bulu

      g.   Unsur Organisasi Otonom dan Non Otonom

      h.   Unsur Keluarga Besar Parsadaan

2)   Rincian peserta Muspim DPPK diatur oleh DPPK

Pasal 24

RAPAT KERJA DEWAN PIMPINAN PUSAT KESUKUAN

1)      Rapat Kerja Dewan Pimpinan Pusat Kesukuan dihadiri oleh :

a.       Unsur Dewan Hayuara Parsilaungan

b.      Unsur Dewan Batara Guru

c.       Unsur Dewan Namora Natoras

d.      Unsur Dewan Pimpinan Pusat Kesukuan

e.       Unsur Dewan Nagori

f.       Unsur Dewan Rayon Bona Bulu

g.      Unsur Dewan Bona Bulu

h.      Unsur Organisasi Otonom dan Non Otonom

i.        Unsur Keluarga Besar Parsadaan

2)      Rincian peserta Raker Dewan Pimpinan Pusat  Kesukuan diatur oleh DPPK

Pasal 25

MUSYAWARAH KERAPATAN ADAT NAGORI ATAU RAYON BONA BULU

1)      Musyawarah Kerapatan Adat Nagori atau Rayon Bona Bulu dihadiri oleh :

a.   Unsur Dewan Pimpinan Pusat Kesukuan

b.   Unsur Dewan Namora Natoras DPPK

c.   Unsur Dewan Namora Natoras DPN dan atau DPRB

d.   Unsur Dewan Pimpinan Nagori dan atau Rayon Bona Bulu

e.   Unsur Dewan Pimpinan Bona Bulu

f.    Unsur Keluarga Besar Parsadaan ditingkat Nagori dan atau Rayon Bona Bulu

2)      Rincian Peserta Musyawarah Kerapatan Adat Nagori dan atau Rayon Bona Bulu diatur oleh DPN dan atau DPRB.

3)      Pimpinan Musyawarah Kerapatan Adat Nagori dan atau Rayon Bona Bulu, dipilih oleh dan dari peserta.

4)      Sebelum Pimpinan Musyawarah Kerapatan Adat Nagori dan atau Rayon Bona Bulu terpilih, DPN dan atau DPRB bertindak sebagai Pimpinan Sementara.

Pasal 26

MUSYAWARAH DEWAN PIMPINAN NAGORI ATAU RAYON BONA BULU

1)   Musyawarah Dewan Pimpinan Nagori atau Bona Bulu dihadiri oleh :

      a.   Unsur Dewan Namora Natoras Nagori dan atau Rayon Bona Bulu

      b.   Unsur Dewan Pimpinan Nagori dan atau Rayon Bona Bulu

      c.   Unsur Dewan Pimpinan Bona Bulu

      d.   Unsur Keluarga Besar Parsadaan ditingkat Nagori dan atau Rayon Bona Bulu

2)   Rincian Peserta Musyawarah Dewan Pimpinan Nagori dan atau Rayon Bona Bulu diatur oleh DPN dan atau DPRB.

Pasal 27

RAPAT KERJA DEWAN PIMPINAN NAGORI ATAU RAYON BONA BULU

1)   Rapat Kerja Dewan Pimpinan Nagori dan atau Rayon Bona Bulu dihadiri oleh :

      a.   Unsur Dewan Namora Natoras Nagori dan atau Rayon Bona Bulu

      b.   Unsur Dewan Pimpinan Nagori dan atau Rayon Bona Bulu

      c.   Unsur Dewan Pimpinan Bona Bulu

      d.   Unsur Keluarga Besar Parsadaan ditingkat Nagori dan atau Rayon Bona Bulu

2)   Rincian Peserta Raker Dewan Pimpinan Nagori dan atau Rayon Bona Bulu diatur oleh DPN dan atau DPRB.

                                                                          Pasal 28

MUSYAWARAH KERAPATAN ADAT BONA BULU

1)   Musyawarah Kerapatan Adat Bona Bulu, dihadiri oleh :

      a.   Unsur Dewan Pimpinan Nagori dan atau Rayon Bona Bulu

      b.   Unsur Dewan Namora Natoras Bona Bulu

      c.   Unsur Dewan Pimpinan Bona Bulu

      d.   Unsur Keluarga Besar Parsadaan ditingkat Bona Bulu yang bersangkutan

2)   Rincian Peserta Musyawarah Kerapatan Adat Bona Bulu diatur oleh DPB

3)   Pimpinan Musyawarah Kerapatan Adat Bona Bulu dipilih oleh dan dari peserta

4)   Sebelum Pimpinan Musyawarah Kerapatan Adat Bona Bulu terpilih, DPB bertindak sebagai Pimpinan Sementara.

Pasal 29

MUSYAWARAH DEWAN PIMPINAN ATAU RAPAT KERJA BONA BULU

1)   Musyawarah Dewan Pimpinan atau Rapat Kerja Bona Bulu, dihadiri oleh :

      a.   Unsur Dewan Namora Natoras Bona Bulu

      b.   Unsur Dewan Pimpinan Bona Bulu

      c.   Unsur Keluarga Besar Parsadaan ditingkat Bona Bulu yang bersangkutan

2)   Rincian Peserta Musyawarah Dewan Pimpinan atau Rapat Kerja Bona Bulu diatur oleh DPB

Pasal 30

HAK BICARA DAN HAK SUARA

Hak bicara dan hak suara peserta Mubes, Muslub, Musyawarah dan Rapat Kerapatan Adat, diatur sebagai berikut :

1)    Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perseorangan setiap peserta yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Parsadaan.

2)      Hak suara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya hanya dimiliki oleh peserta yang ditunjuk dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Parsadaan.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 31

1)      Iuran Anggaran diatur dalam Peraturan Parsadaan

2)  Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Parsadaan, wajib dipertanggung jawabkan dalam forum rapat yang ditentukan dalam Peraturan Parsadaan.

3)  Khusus dalam penyelenggaraan Mubes dan Musyawarah Kerapatan Adat, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pimpinan Parsadaan hasil Mubes atau Musyawarah Kerapatan Adat sesuai tingkatannya, setelah melalui pemeriksaan oleh Panitia Verifikasi yang dibentuk khusus untuk maksud itu atau Akuntan Publik yang ditugaskan

BAB XI

ULANG TAHUN PARSADAAN

Pasal 32

1)  Ulang Tahun Parsadaan Clan Marga Nasution, ditetapkan setiap tanggal 20 Januari (berpedoman kepada tanggal pembentukan Parsadaan Marga Nasution yang dideklarasikan di Panyabungan pada tanggal 20 Januari 1991).

2)   Ulang Tahun Parsadaan akan diperingati dan dirayakan setiap tahun disemua tingkatan.

3)   Tata cara peringatan Ulang Tahun Parsadaan, diatur dalam Peraturan Parsadaan.

BAB XII

ATRIBUT PARSADAAN

Pasal 33

Bendera Parsadaan, Bendera Adat, Panji-panji, Lambang, Hymne, Mars dan Atribut Parsadaan lainnya, diatur dalam Peraturan Parsadaan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 34

1)      Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Parsadaan.

2)      Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                                                                                                Ditetapkan di  : Panyabungan

                                                                                                Pada Tanggal  : 17 April 2011

PIMPINAN / TIM PERUMUS MUSYAWARAH BESAR

KERAPATAN ADAT KE-V PARSADAAN CLAN MARGA NASUTION

TAHUN 2011